Rabu, Maret 3Barru dalam Genggaman
Shadow

Hukum

KPK Tetapkan Pejabat Direktorat Pajak Menjadi Tersangka

KPK Tetapkan Pejabat Direktorat Pajak Menjadi Tersangka

Hukum
RADARBARRU.COM--Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tidak mentoleransi korupsi dan pelanggaran kode etik yang dilakukan seluruh di lingkungan Kementerian. Hal itu merespons ihwal dugaan korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak. "Terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang oleh KPK diduga terlibat dalam dugaan suap tersebut, telah dilakukan pembebasan tugas dari jabatannya," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Rabu, 3 Maret 2021. Hal itu, kata dia, bertujuan agar memudahkan proses penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Yang bersangkutan, kata dia, telah mengundurkan diri dan sedang diproses dari sisi administrasi ASN. "Dengan langkah tersebut diharapkan proses penegakan hukum oleh KPK tidak akan memberikan imb...
Bersama Walikota DAN DPRD Karang Taruna Sawahlunto Audiensi Dengan Mensos

Bersama Walikota DAN DPRD Karang Taruna Sawahlunto Audiensi Dengan Mensos

Hukum
RADARBARRU.COM--Rombongan Karang Taruna kota Sawahlunto dibawah pimpinan Andri Mahaputra melaksanakan Studi Karya Bhakti ke Jakarta dan Bandung Jawa Barat, 28 Februari hingga 5 Maret 2021 melalui jalur darat. Kegiatan tersebut melibatkan para pengurus inti Karang Taruna tingkat kota Sawahlunto, dan pengurus di tingkat desa/ kelurahan yang telah memiliki Usaha Ekonomi Produktif ( UEP), serta Pemko bersama Dinas Sosial dan DPRD. Di hari pertama, Selasa (2/3) rombongan menghadiri pengukuhan Pengurus Nasional Karang Taruna Pusat yang digelar di gedung Aneka Bhakti kawasan kantor Kemensos Salemba, Jakarta dan dulanjutkan dengan audiensi bersama Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini. Dalam audiensi itu, juga dihadiri Walikota Sawahlunto Deri Asta, Ketua DPRD Eka Wahyu bersama sejumlah...
KPK Geladah Dua Titik, Dapat Dua Koper Lagi

KPK Geladah Dua Titik, Dapat Dua Koper Lagi

Hukum
RADARBARRU.COM– Lanjutkan kasus operasi tangkap tangan (OTT) di Sulsel, Sabtu (26/2), dini hari, kemarin, Komisi Anti Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan di dua titik di Makassar, Selasa (2/3/2021), siang hingga sore, seperti dikutif MenitIndonesia.com. Juru bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, Tim Penyidik KPK telah selesai melaksanakan penggeledahan di dua lokasi berbeda di Sulawesi Selatan, yaitu Kantor Dinas PUTR Provinsi Sulsel dan Rumah Kediaman Pribadi Gubernur Sulsel non-aktif, HM Nurdin Abdullah. Dari dua lokasi tersebut, kata Ali, ditemukan dan diamankan bukti diantaranya berbagai dokumen yang terkait dengan perkara ini dan juga sejumlah uang tunai. Sementara satu koper uang tunai yang diamankan KPK merupakan barang bukti yang diamankan saat penggeledahan sej...
Presiden: Cabut Aturan tentang Miras di Perpres 10/2021

Presiden: Cabut Aturan tentang Miras di Perpres 10/2021

Hukum
RADARBARRU.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut lampiran pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang mengatur tentang izin investasi minuman keras (miras) atau beralohol. "Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut," kata Presiden Jokowi dalam kanal Youtube Sekretariat Presiden di Jakarta, Selasa (2/3/2021), seperti dikutif Antara. Perpres tersebut terbit pada 2 Februari 2021 sebagai peraturan turunan UU tentangn Cipta Kerja. Perpres itu memang tidak mengatur khusus miras melainkan soal penanaman modal, namun di dalam lampiran III Perpres disebutkan bahwa investasi baru untuk industri minuman beral...
UU Cipta Kerja, Ciptakan Era Baru Berusaha untuk Perluasan Lapangan Kerja

UU Cipta Kerja, Ciptakan Era Baru Berusaha untuk Perluasan Lapangan Kerja

Hukum
RADARBARRU.COM--Pemerintah telah menyelesaikan 51 peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Hal ini sesuai ketentuan Pasal 185 UU Cipta Kerja yang mengamanatkan penetapan peraturan pelaksanaan paling lama 3 (tiga) bulan sejak UU Cipta Kerja mulai berlaku pada 2 November 2020. Peraturan pelaksanaan yang pertama kali diselesaikan adalah 2 (dua) Peraturan Pemerintah (PP) terkait Lembaga Pengelola Investasi (LPI), yaitu PP Nomor 73 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dan PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi. Selanjutnya, diselesaikan juga 49 peraturan pelaksanaan yang terdiri dari 45 PP dan 4 Peraturan Presiden (Perpres) yang disusun bersama-sama oleh 20 kementerian/lembaga (K/L) se...
Korupsi Dana Desa, Kades Lompo Tengah Divonis 1 Tahun 2 Bulan Penjara

Korupsi Dana Desa, Kades Lompo Tengah Divonis 1 Tahun 2 Bulan Penjara

Hukum
FOTO: Kasi Pidsus Kejari Barru RADARBARRU.COM - Kepala Desa (Kades) Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, divonis menjelis Hakim Tipikor Makassar, 1 tahun 2 bulan penjara. Hal itu diungkapkan Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Barru Andi Adriaman, saat dikonfirmasi melalui via telepon, Senin (01/03/2021) siang. Selain Kepala Desa Lompo Tengah ada juga bendahara divonis 1 tahun denda 50 juta subsidair 2 bulan sementara Andi Ismaila divonis 1, tahun 2 bulan penjara. Koruspi dilakukan BA dari anggaran Dana Desa tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp 2 miliar. Pasal yang didawakan yakni pasal 2 dan pasal 3 UU RI No 31 tahun 1999 sebagaimana telah di ubah UU RI No 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun, seumur hidup atau h...
Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 642 Amankan Puluhan Botol Miras dan 10 PMI Non Prosedural

Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 642 Amankan Puluhan Botol Miras dan 10 PMI Non Prosedural

Hukum
RADARBARRU.COM--Tak ada celah bagi siapapun yang mencoba melakukan segala bentuk kegiatan ilegal di perbatasan Indonesia-Malaysia Sektor Barat yang menjadi tugas dan tanggung jawab Satgas Pamtas Yonif 642/Kapuas. Hal ini dibuktikan dengan diamankannya 10 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural dan puluhan botol Minuman Keras (Miras) ilegal, saat melaksanakan kegiatan patroli ambush (pengendapan) di wilayah Desa Sebunga dan Desa Temajuk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Demikian disampaikan Dansatgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 642/Kapuas Letkol Inf Alim Mustofa dalam rilis tertulisnya di Mako Satgas Yonif 642 Entikong, Kabupaten Sanggau, Minggu (28/2/2021). Dansatgas mengatakan, bahwa 10 orang PMI Non Prosedural tersebut ber...
Gubernur NA: Demi Allah, Saya Tidak Tahu Apa-Apa

Gubernur NA: Demi Allah, Saya Tidak Tahu Apa-Apa

Hukum
RADARBARRU.COM– Operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Agung Sucipto yang menyuap Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan, Edy Rahmat, di Makassar, pada Jumat (26/2/2021). Edy Rahmat tertangkap tangan oleh KPK menerima uang dari Agung Sucipto sebesar Rp2 miliar sebagai pelicin mendapatkan proyek infrastruktur untuk dikerjakan PT Agung Perdana Bulukumba. Saat diciduk KPK, Edy Rahmat menyeret-nyeret nama Gubernur Sulsel, seolah-olah duit dari Agung itu untuk kebutuhan operasional gubernur. Tim KPK lalu melakukan pengembangan. Saat itu juga, Sabtu (27/2) dini hari, Tim KPK tersebut mendatangi Rujab Gubernur Sulsel dan menjemput Nurdin Abdullah untuk ikut ke Jakarta memberikan keterangan kepada penyidik KPK terkait dengan OTT yang di...
DPW Kampud Apresiasi Kinerja KPK Tangkap Gubernur Sulsel

DPW Kampud Apresiasi Kinerja KPK Tangkap Gubernur Sulsel

Hukum
RADARBARRU.COM---Kabar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Gubernur Sulawesi Selatan (Sumsel) Prof. Dr. Ir. H. M. Nurdin Abdullah bersama sejumlah pihak diantaranya ; Agung Sucipto (Kontraktor)Nuryadi (Supir Agung Sucipto)Samsul Bahri (Adc Gubernur Provinsi Sulsel)Edy Rahmat (Sekdis PU Provinsi Sulsel)Irfandi (Supir Edy Rahmat) Penakapan Gubernur Sulsel berdasarkan surat Perintah penyelidikan Nomor Sprin.Lidik-98/01/10/2020. Terhadap kinerja tim KPK RI dibawah kepemimpinan H. Firli Bahuri tersebut, mendapat apresiasi dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda Untuk Demokrasi (KAMPUD). "Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary Crime) yang dapat berdampak pada sendi-sendi perekonomian Bangsa...
FOTO: Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Saat Ditangkap KPK, Barang Bukti Rp1 Milyar

FOTO: Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Saat Ditangkap KPK, Barang Bukti Rp1 Milyar

Hukum
RADARBARRU.COM – Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Sabtu (27/2/2021) tepatnya pukul 01.00 Wita, seperti dikutif: Bukabaca.id. Berdasarkan laporan Kapolda Sulsel, Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada Gubernur Sulsel dilakukan oleh Tim KPK sebanyak 9 orang, di rumah jabatan Gubernur Sulsel. Penangkapan oleh Gubernur sesuai dengan Surat Perintah Penyelidikan No: Sprin.Lidik-98/01/10/2020. Diketahui bahwa Tim KPK telah mengamankan beberapa diantaranya yakni Agung Sucipto ( Kontraktor, 64 Thn), Nuryadi ( Sopir pak Agung, 36 Thn), Samsul Bahri ( Adc Gubernur Prov. Sulsel, Polri, 48 Thn), Edy Rahmat (Sekdis PU Provinsi Sulawesi Selatan), Irfandi ( Sopir Edy Rahmat). Adapun barang bukti yang telah diamankan oleh...