Sabtu, Mei 15Barru dalam Genggaman
Shadow

Keterkaitan Oligarkhi Politik dengan Para Bandar dalam Kisruh KLB Partai Demokrat

RADARBARRU.COM–Awal Februari 2021, politik Indonesia dikejutkan dengan pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bahwa partainya akan “dikudeta”. Tak berselang lama, pada 5 Maret, konflik internal partai politik berujung pada Kongres Luar Biasa (KLB) yang diadakan oleh sebagian anggota partai di Deli Serdang. Tak hanya mengubah AD/ART partai, KLB juga memilih Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum baru.

Kasus Partai Demokrat bukan yang pertama walaupun sumber dan relasi konfliknya berbeda. Jhon Mejer Purba menuturkan, “kondisi ini memberikan gambaran bahwa manajemen pengelolaan partai politik di Indonesia masih sangat tradisional. Sehingga tidak ada mekanisme penyelesaian konflik.”

Konflik internal partai yang diwarnai perebutan posisi ketua umum sesungguhnya bukan cerita baru dalam percaturan politik Indonesia. Ketua umum memiliki posisi yang sangat strategis tak hanya sebagai penentu berbagai arah kebijakan partai, tetapi juga berpeluang kuat dicalonkan dalam pemilihan presiden ataupun masuk dalam struktur penting lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, tak mengejutkan jika posisi ketua umum menjadi posisi yang diperebutkan oleh elite-elite partai.

Selama era Reformasi, tercatat Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pernah mengalaminya, bahkan tak hanya sekali. Yang berbeda dari kisruh Partai Demokrat (PD) kali ini adalah perebutan posisi ketua umum oleh Moeldoko yang bukan merupakan kader partai. Setelah masa bakti militernya selesai, Moeldoko memasuki dunia politik dengan menjadi bagian dari Dewan Pembina DPP Partai Hanura (2016-2018); namun, ia tak pernah menjadi anggota Partai Demokrat.

Akar masalah lainnya yang menjadi latar belakang dari kisruh Partai Demokrat adalah etika politisi dalam berpolitik. Politisi seharusnya menjalankan aktivitas berpolitiknya sesuai dengan prinsip moral dasar negara modern, termasuk legalitas hukum, nilai-nilai demokrasi, serta kejujuran dan keadilan (Handoyo, dkk., 2016). Salah satu prinsip yang juga menjadi agenda reformasi partai politik pasca-runtuhnya rezim otoritarian Soeharto adalah otonomi partai politik.

UU Partai Politik, baik itu UU 2/1999, UU 31/2002, maupun UU 2/2008 tak pernah luput memberikan jaminan atas kemandirian partai dan memastikan bahwa pihak-pihak di luar partai, termasuk negara, tak dapat terlibat dalam urusan rumah tangga partai. Dalam kerangka ini, politisi partai politik dan aparatur negara sepatutnya terlibat aktif untuk mendorong terbentuknya independensi partai politik.

Jhon Mejer Purba yang merupakan Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik ini menambahkan, “konflik partai politik di Indonesia selalu diawali dengan konflik elite. Kenyataan ini menunjukkan bahwa elite politik di republik ini belum dewasa dan masih labil dalam berpolitik.”

Terjadinya KLB Partai Demokrat di Deli Serdang memang terbilang sangat singkat. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman, menilai, hal ini bukan semata masalah internal partai, tapi ada kekuatan lain dengan tujuan politik tertentu kepada Partai Demokrat.

“Ini bukan semata mata soal dinamika internal parpol tapi ada faktor X dan invisible power mungkin ada agenda tersembunyi untuk tujuan dan kepentingan politik. Kalau kita lihat baca buku soal itu ya ini bisa dijelaskan dari teori politik terkait situasi yang kami alami di partai demokrat sekarang ini,” tutup Jhon Mejer Purba yang tiga tahun terakhir kesaharian bekerja di Senayan sebagai Staf Ahli anggota DPD RI (Februari 2020-sekarang) dan Tenaga Ahli anggota DPR RI (Februari 2019-Oktober 2020).

Kondisi ketika individu menjadi sangat berpengaruh terhadap partai politik, atau disederhanakan menjadi personalisasi partai politik, merupakan fenomena yang terjadi di banyak partai politik di Indonesia (Budiatri, 2018; Renwick & Pilet, 2016). Partai Demokrat menjadi salah satunya di mana Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi sosok sentral yang sangat berpengaruh mulai dari partai berdiri hingga hari ini.

SBY menyerahkan kepemimpinan partai kepada anaknya, namun tampaknya hal ini menjadi asal muasal keretakan di dalam partai karena tak semua anggota partai menerima sosok baru itu. AHY dinilai belum memiliki kapasitas yang memadai dan diragukan kemampuannya sebagai ketua umum. Hal ini memicu konflik menjadi semakin pelik karena tak ada ikatan ideologi yang kuat antar anggota partai.

Jhon Mejer Purba jebolan sarjana ITB ini melanjutkan, “setiap pihak boleh tidak setuju dengan fakta bahwa Partai Demokrat memang dikuasai keluarga. Akan tetapi, dinasti dalam tubuh Demokrat tidak menjadi justifikasi bahwa partai tersebut harus diintervensi dengan cara seperti ini.”

Wajah partai personal tak hanya dimiliki oleh Partai Demokrat, tetapi juga partai politik lain di Indonesia. PDIP memiliki Megawati sebagai figur sentral, Partai Gerindra memiliki Prabowo Subianto, dan Partai Nasdem memiliki sosok Surya Paloh. Meskipun partai menyatakan memiliki ideologi atau platform, misalnya PDIP menyatakan diri sebagai partai “wong cilik”, namun sosok individu elite nampak lebih melekat dan berpengaruh terhadap partai. Sebagai partai personal, PDIP, Gerindra, dan Nasdem memiliki potensi menghadapi persoalan sama seperti yang dihadapi Demokrat hari ini.

Ketika oligarki yang umumnya telah menjelma menjadi elite dalam partai tersebut tidak lagi dihargai oleh semua faksi di internal partai maka jalan menuju perpecahan itu hanya menunggu waktu.

Meskipun hampir semua partai politik oligarki sangat kuat, tapi pada suatu titik bisa saja menjadi tak lagi berwibawa dan tak punya aura. “Di mana ketika wibawa dan aura oligarki tersebut memudar maka perpecahan partai adalah konsekuensi-nya. Bahwa elite dalam tubuh birokrasi partai politik adalah sumber masalah yang potensial menghancurkan sebuah partai,” ucap Jhon Mejer Purba Founder Yayasan PANTAU (Pergerakan Anak Rantau).(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *