Sabtu, Maret 6Barru dalam Genggaman
Shadow

RDP di DPRD, Rumah Aspirasi : Program Umrah Harus di Tender

FOTO: Sejumlah Mahasiswa di Kantor DPRD Barru

RADARBARRU.COM— Rapat Dengar Pendapat yang dilaksanakan oleh Komisi III DPRD Barru, yang memfasilitasi pihak Badan Koordinator Mahasiswa (Bakormas) Rumah Aspirasi Indonesia dan pihak Kesra Pemda Barru, terkait program Umrah tak kunjung menemukan titik temu.

Pasalnya Badan Koordinator Mahasiswa (Bakormas) Rumah Aspirasi Indonesia, menyoroti prosedur pengadaan umrah yang tidak sesuai aturan perundang-undangan. Yang mana pengadaan umrah harusnya dilaksanakan dengan proses lelang/tender, seperti yang dilakukan oleh daerah-daerah lain.

Sulfarid, selaku Ketua Bakormas mengatakan, bahwa Landasan hukum, terkait prosedur pengadaan tersebut, sudah jelas diatur dalam Permendagri No. 32 tahun 2011 beserta perubahannya dan Perpres No. 16 Tahun 2018.

Inikan Hibah pemda, Permendagri no.32 tahun 2011, pasal 15 sudah jelas, terkait hibah yang berupa barang dan jasa harus berpedoman pada aturan, nah aturannya itu Perpres no.16 thn 2018,” ucap Sulfarid

Sementara Kabag Kesra Barru Irham Jalil mengatakan terkait umroh berdasar pada RKPD yang telah di PERDA kan,” kata Irham Jalil Kabag Kesra,” saat dikantor DPRD Barru.

Bagian kesra adalah pelaksnaa teknis smeua program yang sudah dsepakati krna semua lahir dari perda. Yang di usulkan oleh pemerintah daerah dan usulan DPRD.

“Program ini sebagai wujud perhatian Pemerintah derah dengan memberikan penghargaan kepada imam dan pegawai sarah dan guru mengaji yang berprestasi,”tambah Kabag Kesra.

Dijelaskan pada saat RDP tersebut, bahwa Setiap peserta umrah yang memenuhi syarat akan ditransferkan ke rekening masing-masing pesrta umrah yang masuk namanya sebesar 27 juta rupiah,”kata Irham Jalil.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Barru Syamsudin juga menjelaskan bahwa apa yang di anggarkan akan sudah dibicarakan di DPRD dan apabila disepakati akan lahirlah anggran tersebut, semua sudah melalui proses dan tidak didapatkan temuan oleh BPK tentang masalah Umrah.

Sulfarid pun menanggapi pernyataan pihak kesra dan ketua komisi III tersebut. Menurutnya ada kekeliruan kalau PERDA ditetapkan tanpa memperhatikan permendagri dan perpres.

“Dari segi dasar hukumnya pun sudah tidak beres, kok bisa lolos audit BPK, saya minta DPRD membuat Pansus untuk menelusuri hal ini,” tambahnya, Jumat (19/02/2021).

Tapi berdasar pada audit BPK yang tidak menemukan adanya temuan, Ketua Komisi III, Syamsuddin muhiddin menolak untuk menggelar pansus.

Hingga rapat dengar pendapat berakhir, Sulfarid selaku Ketua Bakormas tersebut menekankan akan tetap mengusut persoalan ini hingga tuntas.(*)

Laporan: Dewi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *