Senin, April 19Barru dalam Genggaman
Shadow

DPRD Barru Bersama Kadistan Kunker Terkait UU No. 41 Tahun 2009

RADARBARRU.COM-– Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Anggota Komisi II DPRD Kab. Barru bersama Dinas Pertanian Kab. Barru melakukan kunjungan kerja ke Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Propinsi Sulawesi Selatan, Kamis (21/01/2020).

Kunjungan ini membahas tentang implementasi UU Nomor 41 Tahun 2009 yang akan dijabarkan kedalam Ranperda Kabupaten Barru.

Kepala Dinas Pertanian Kab. Barru (Ahmad), menuturkan bahwa Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

” Berdasarkan hasil kunjungan DPRD Kab. Barru melalui konsultasi dengan Kadis TPHBUN Sulsel, maka Ranperda tentang perlindungan lahan pangan berkelanjutan sangatlah dibutuhkan untuk menghambat alih pungsi lahan . Disamping hal tersebut Ranperda akan menjadi indikator bagi pemerintah pusat dalam hal alokasi anggaran ke daerah terutama alokasi DAK” pungkasnya.

Sementara itu, berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2009, Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

a.melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;

b.menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;

c.mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;

d.melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;

e.meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;

f.meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;

g.meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;

h.mempertahankan keseimbangan ekologis; dan

i.mewujudkan revitalisasi pertanian.

Dengan adanya Ranperda Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pemerintah Daerah berharap agar lahan pertanian khususnya sawah, tidak dialihkan menjadi lahan non pertanian.

“Harapan kita kedepan, perlu segera mungkin di wujudkan upaya menyelamatkan terutama lahan pertanian produktif dengan hadirnya Ranperda yang akan dibahas bersama Pihak Legislatif” kata Ahmad Kadistan Barru.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *